#PrayForKalimantan Hutan Kita Terbakar atau Dibakar?

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan kembali memperlihatkan persoalan yang selama bertahun-tahun belum benar-benar selesai. Setiap musim kering, titik panas mulai muncul, lahan mengering, api merambat, dan masyarakat kembali menghadapi ancaman kabut asap. Namun menyebut peristiwa ini sebagai bencana musiman semata justru berisiko menyederhanakan masalah. Karhutla di Kalimantan bukan hanya persoalan cuaca panas atau kurangnya hujan, melainkan hasil dari pertemuan antara kondisi iklim, kerusakan ekosistem, pengeringan gambut, perubahan tata guna lahan, serta lemahnya pencegahan di wilayah-wilayah yang telah diketahui sebagai daerah rawan.

Data menunjukkan bahwa Kalimantan masih menjadi salah satu wilayah yang sangat rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh BRIN dan Universitas Pertahanan mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Juni 2024, luas karhutla di Pulau Kalimantan mencapai 15.575,36 hektare. Kalimantan Timur menjadi wilayah dengan angka tertinggi, mencapai 13.225,13 hektare atau sekitar 84,91 persen dari total luas kebakaran yang tercatat di Kalimantan pada periode tersebut.

Perkembangan sepanjang 2026 menunjukkan bahwa ancaman karhutla di Kalimantan justru meningkat secara signifikan. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas kebakaran hutan dan lahan terbesar di Indonesia pada periode Januari hingga Juni 2026, dengan total 28.680,47 hektare dari 107.465,47 hektare luas karhutla nasional. Hingga 21 Agustus 2026, BPBD Kalimantan Barat mencatat angka tersebut kembali meningkat menjadi 38.310,86 hektare. Ketapang menjadi wilayah dengan kebakaran terluas, mencapai 12.443 hektare, disusul Kubu Raya seluas 8.614 hektare dan Mempawah sekitar 6.144 hektare. Data ini menunjukkan bahwa persoalan karhutla di Kalimantan Barat bukan lagi sekadar ancaman yang diprediksi terjadi pada puncak musim kemarau, melainkan krisis yang telah berkembang sepanjang tahun.

Situasi tersebut semakin mengkhawatirkan pada pertengahan Agustus 2026. Kementerian Kehutanan mencatat lonjakan drastis titik panas berkepercayaan tinggi di Kalimantan. Pada 19 Agustus saja, terdapat 259 hotspot di Kalimantan Barat, 242 hotspot di Kalimantan Tengah, dan 17 hotspot di Kalimantan Selatan, dengan total 518 titik dalam satu hari. Pemerintah kemudian memperkuat operasi terpadu melalui pemadaman darat, dukungan udara, patroli, dan pemantauan satelit. Meski demikian, peningkatan hotspot dalam waktu singkat memperlihatkan betapa cepat situasi dapat berubah ketika kondisi cuaca dan kerentanan lanskap bertemu.

Yang perlu dikritisi, kebakaran ini tidak dapat terus-menerus dijelaskan hanya sebagai konsekuensi musim kemarau atau fenomena El Niño. Data pemerintah menunjukkan bahwa hingga Juli 2026, sekitar 57% luas karhutla nasional berada di kawasan hutan dan 43% berada di area penggunaan lain. Sementara itu, WALHI mencatat sebagian besar kebakaran di Kalimantan Barat terjadi di kawasan gambut dan mendesak evaluasi terhadap izin usaha serta tata kelola konsesi di kawasan hidrologis gambut. Kritik ini penting karena ketika kebakaran terus berulang di wilayah yang sama, pertanyaannya bukan lagi apakah pemerintah mampu mendeteksi titik panas, melainkan apakah informasi tersebut benar-benar diikuti dengan pengawasan tata ruang, perlindungan gambut, dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang mengelola wilayah rawan kebakaran.

Data tersebut menunjukkan satu hal penting. Karhutla bukanlah kejadian yang muncul secara tiba-tiba. Risiko kebakaran sebenarnya dapat dipantau melalui perubahan curah hujan, tingkat kekeringan, kondisi lahan, serta distribusi titik panas. Persoalannya adalah apakah informasi tersebut benar-benar digunakan untuk mencegah kebakaran sebelum api muncul.

Cuaca Memperparah, Tetapi Bukan Satu-Satunya Penyebab

Musim kemarau memang menciptakan kondisi yang ideal bagi api untuk menyebar. Ketika curah hujan menurun, kelembapan tanah berkurang dan vegetasi menjadi lebih mudah terbakar. BMKG bahkan memasukkan sebagian wilayah Kalimantan ke dalam daerah dengan risiko menengah hingga tinggi terhadap munculnya titik panas pada periode musim kering.

Namun menyalahkan cuaca saja berarti mengabaikan faktor yang lebih mendasar.

Penelitian tentang faktor dominan penyebab karhutla di kawasan gambut tropis menunjukkan bahwa kebakaran dipengaruhi oleh berbagai variabel, termasuk tutupan lahan, jarak dari jalan dan permukiman, kepadatan penduduk, kondisi kelembapan tanah, kedalaman gambut, hingga keberadaan konsesi perkebunan.

Artinya, api tidak muncul dalam ruang kosong. Aktivitas manusia dan perubahan lanskap ikut menentukan seberapa mudah suatu wilayah terbakar.

Pembukaan lahan, pembangunan kanal yang mengeringkan gambut, perubahan kawasan berhutan menjadi area produksi, serta lemahnya pengawasan dapat menciptakan kondisi yang jauh lebih rentan. Ketika musim kering datang, lahan yang telah kehilangan kemampuan menyimpan air menjadi bahan bakar bagi api.

Lahan gambut memiliki persoalan tersendiri. Api tidak selalu hanya membakar permukaan. Dalam kondisi gambut yang kering, api dapat merambat di bawah tanah dan sulit dideteksi maupun dipadamkan. Karena itu, pencegahan menjadi jauh lebih penting daripada sekadar mengandalkan operasi pemadaman setelah kebakaran membesar.

BRIN mencatat bahwa pendekatan pengendalian karhutla mulai bergeser setelah kebakaran besar 2015. Teknologi modifikasi cuaca, misalnya, tidak lagi hanya digunakan ketika kebakaran telah meluas, tetapi juga untuk membantu pembasahan lahan gambut sebelum kondisi ekstrem terjadi.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan sebenarnya memungkinkan. Persoalannya kemudian bukan hanya apakah pemerintah memiliki teknologi atau data, tetapi apakah pencegahan dilakukan secara konsisten sebelum situasi berubah menjadi bencana.

Dampaknya Tidak Berhenti Ketika Api Padam

Kebakaran hutan dan lahan sering kali diukur berdasarkan jumlah hektare yang terbakar. Padahal angka luas hanyalah salah satu bagian dari kerusakan.

Ketika hutan dan lahan terbakar, asap dapat mengganggu aktivitas masyarakat, mengurangi jarak pandang, menghambat transportasi darat, laut, dan udara, serta memperburuk kualitas lingkungan. BMKG juga mencatat bahwa musim kering dan peningkatan kejadian kebakaran dapat berdampak terhadap polusi udara, ketersediaan air, sektor pertanian, hingga risiko bencana hidrometeorologis kering.

Dalam kasus kebakaran gambut, dampaknya bahkan dapat berlangsung lebih lama. Selain asap, kebakaran juga melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar dan menghilangkan fungsi ekologis lahan gambut sebagai penyimpan air dan karbon.

Kebakaran yang terus berulang juga menciptakan lingkaran kerusakan. Hutan yang terbakar kehilangan kemampuan ekologisnya. Tanah menjadi lebih rentan, vegetasi berubah, dan kawasan yang sebelumnya mampu menyimpan air dapat semakin mudah mengering. Dengan kata lain, kebakaran hari ini dapat meningkatkan risiko kebakaran berikutnya.

Inilah alasan mengapa karhutla tidak bisa terus diperlakukan sebagai persoalan tahunan yang selesai setelah hujan turun.

Ketika Titik Panas Sudah Terdeteksi, Apa yang Sebenarnya Terlambat?

Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai sistem pemantauan karhutla. Data titik panas dapat diperoleh melalui satelit, sementara pemerintah juga melakukan pemetaan area terbakar menggunakan citra spasial. Bahkan KLHK melalui sistem pemantauan karhutla terus melakukan penghitungan luas area terbakar sebagai bagian dari pengendalian kebakaran dan perhitungan emisi.

Namun keberadaan data tidak otomatis menghasilkan pencegahan yang efektif.

Titik panas yang terus muncul dari tahun ke tahun seharusnya menjadi pertanyaan bagi sistem pengawasan. Jika suatu wilayah berulang kali mengalami kebakaran, maka masalahnya tidak cukup diselesaikan dengan memadamkan api setiap kali musim kering datang. Perlu ada evaluasi mengenai kondisi lahannya, pola pembukaan wilayah, pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan, serta efektivitas penegakan hukum.

Pemerintah sendiri telah mengakui bahwa sebagian besar area karhutla tidak berada di kawasan hutan. Dalam pernyataan pada Maret 2024, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat itu menyebut hanya sekitar 11 persen dari area karhutla yang terjadi di kawasan hutan, sementara sisanya berada di berbagai areal non-hutan dan kawasan masyarakat.

Data tersebut penting karena memperlihatkan bahwa persoalan karhutla tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan perlindungan hutan. Tata kelola lahan secara keseluruhan juga menjadi bagian dari masalah.

Masyarakat memang memiliki peran dalam mencegah pembakaran. Namun pendekatan yang hanya menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus bertanggung jawab juga tidak cukup. Negara dan perusahaan yang memiliki penguasaan, izin, atau kepentingan ekonomi atas wilayah tertentu juga harus berada dalam sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas.

Kalimantan Tidak Bisa Terus Menunggu Hujan

Pemerintah pada 2024 telah meningkatkan langkah pencegahan di sejumlah wilayah Kalimantan menjelang puncak musim kemarau. Di Kalimantan Tengah, misalnya, pemerintah melakukan supervisi dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat untuk mengantisipasi peningkatan risiko kebakaran pada September dan Oktober.

Langkah seperti ini penting, tetapi tantangan sebenarnya adalah memastikan bahwa pencegahan tidak hanya dilakukan ketika prakiraan menunjukkan musim kemarau akan datang.

Kalimantan membutuhkan pengelolaan karhutla yang berbasis pada pemulihan ekosistem, terutama gambut, pengawasan tata guna lahan, transparansi data, serta penegakan hukum yang tidak berhenti pada pelaku di tingkat paling bawah.

Karhutla juga perlu dilihat sebagai persoalan keadilan. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak sering menjadi pihak pertama yang menghirup asap dan kehilangan kualitas lingkungan, sementara manfaat ekonomi dari perubahan penggunaan lahan tidak selalu mereka nikmati.

Selama kebakaran masih dianggap sebagai peristiwa yang wajar terjadi setiap musim kemarau, penyelesaian yang dilakukan akan terus bersifat reaktif. Api dipadamkan, kabut asap hilang, hujan turun, lalu perhatian publik perlahan berpindah.

Padahal hutan yang terbakar tidak selalu pulih ketika musim hujan tiba.

Kalimantan tidak hanya membutuhkan lebih banyak mobil pemadam atau operasi darurat ketika api telah menyebar. Yang lebih mendesak adalah memastikan bahwa kebakaran tidak terus diproduksi oleh lanskap yang sengaja atau tidak sengaja dibiarkan menjadi semakin kering, terbuka, dan rentan.

Sebab ketika titik panas kembali muncul, pertanyaannya bukan lagi sekadar mengapa api bisa terjadi.

Pertanyaan yang lebih kritis adalah mengapa, setelah bertahun-tahun memiliki data, teknologi, pengalaman, dan peringatan yang sama, kita masih terus membiarkan Kalimantan terbakar.